JAKARTA - Keberlangsungan ekosistem pertembakauan nasional kini tengah berada di bawah bayang-bayang ketidakpastian regulasi.
Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Jember, Jawa Timur, secara tegas melayangkan permintaan kepada pemerintah untuk memberikan proteksi nyata bagi para petani. Mereka mendesak agar pengambil kebijakan tidak mengeluarkan aturan yang dapat mematikan mata pencahihan masyarakat yang telah menggantungkan hidupnya pada komoditas ini selama puluhan tahun.
Langkah ini merupakan respons langsung terhadap dinamika yang terjadi dalam forum internasional "Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026". Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, secara terbuka mendorong para kepala daerah untuk memperketat langkah pengendalian terhadap industri tembakau, sebuah pernyataan yang memicu kekhawatiran besar di tingkat hulu.
Tembakau Sebagai Penopang Hidup Masyarakat dan Penerimaan Negara
Ketua DPC APTI Jember, M. Soleh, mengingatkan pemerintah bahwa tembakau bukan sekadar komoditas dagang, melainkan urat nadi ekonomi bagi jutaan warga. Ia menekankan bahwa kontribusi sektor ini terhadap negara melalui cukai rokok sangatlah signifikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja.
"Sampai hari ini, masih banyak masyarakat yang hidup dan bergantung pada tembakau. Bahkan bangsa dan negara ini pun menikmati penerimaan dari cukai rokok," tegas M. Soleh di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Penolakan Terhadap Intervensi Asing dalam Regulasi Domestik
Salah satu poin utama yang disuarakan oleh para petani adalah keberatan mereka terhadap campur tangan pihak asing dalam penyusunan regulasi nasional. DPC APTI Jember menolak keras adanya tekanan internasional yang mencoba memaksakan aturan pelarangan tembakau di Indonesia tanpa mempertimbangkan realitas sosial di lapangan.
Soleh meminta agar pemerintah tetap berdaulat dan mengutamakan nasib serta penghidupan para petani lokal dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Menurutnya, kedaulatan ekonomi petani harus menjadi prioritas di atas kepentingan atau agenda global yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi kerakyatan di daerah.
Sinergi Tembakau dan Cengkeh dalam Warisan Industri Kretek
Penolakan senada juga disuarakan oleh perwakilan petani cengkeh asal Jawa Timur, Buang Kurniawan. Ia menegaskan bahwa ekosistem pertembakauan mencakup rantai yang luas, termasuk cengkeh yang menjadi bahan baku utama rokok kretek. Bagi para petani, kedua komoditas ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan kebanggaan Nusantara.
Buang mengingatkan bahwa cengkeh dan tembakau merupakan penyangga ekonomi yang sangat besar. Ia menolak segala bentuk intervensi asing yang berpotensi menekan ekosistem ini, karena dampak negatifnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat kecil di pedesaan.
Risiko Sosial Terhadap Jutaan Tenaga Kerja Sektor Pertembakauan
Berdasarkan data yang ada, ekosistem pertembakauan menjadi tumpuan bagi sedikitnya 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani di hulu hingga buruh pabrik di hilir. Buang menekankan bahwa setiap regulasi yang tidak memihak pada rakyat kecil akan mengancam serapan tenaga kerja, serapan komoditas petani, serta pada akhirnya akan menurunkan penerimaan negara.
Ia menegaskan, keberlangsungan jutaan pekerja yang bergantung pada sektor ini sangat rentan terganggu apabila regulasi yang dihasilkan tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Baginya, tembakau dan cengkeh adalah pilar penyangga ekonomi bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja pabrikan, pelaku UMKM, hingga pekerja kreatif.
Harapan Terciptanya Regulasi yang Adil dan Berimbang
Melalui aspirasi ini, para petani berharap pemerintah dapat bertindak bijaksana dalam menyeimbangkan antara isu kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Diperlukan dialog yang lebih inklusif agar kebijakan yang diambil tidak justru menciptakan pengangguran baru atau mematikan sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah, khususnya di Jawa Timur.
Penataan industri tembakau diharapkan dilakukan melalui pendekatan yang mendukung kesejahteraan rakyat, bukan dengan pembatasan yang bersifat sepihak. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap petani adalah kunci agar kedaulatan pangan dan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.