JAKARTA - Keamanan ekosistem digital kini menjadi prioritas utama di tengah pesatnya transformasi ekonomi. Menyadari hal tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon.
Langkah ini merupakan upaya konkret untuk membentengi sistem perbankan digital dari ancaman kejahatan siber yang kian kompleks.
Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Kantor BNI Cabang Ambon pada Kamis (29 Januari 2026). Kerja sama ini tidak hanya sekadar soal administrasi keuangan, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi institusi maupun masyarakat luas di Maluku.
Respons Strategis Terhadap Transformasi Ekonomi dan Kejahatan Siber
Dinamika kejahatan di era modern telah bergeser ke ranah digital, menuntut institusi penegak hukum untuk lebih adaptif. Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, menekankan bahwa pengelolaan sumber daya di internal Polri harus sejalan dengan perkembangan teknologi agar tetap akuntabel.
“Pelaksanaan tugas Polri tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk sistem keuangan yang harus dikelola secara efektif, akuntabel, dan modern. Di sisi lain, tantangan kejahatan siber juga menuntut sinergi lintas sektor,” tegas Irjen Pol Dadang Hartanto dalam sambutannya di Ambon.
Bagi Polda Maluku, kolaborasi dengan sektor perbankan seperti BNI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Hal ini terutama berkaitan dengan upaya merespons maraknya fenomena penipuan daring (online) serta praktik pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat.
Perluasan Kerja Sama Melalui Edukasi dan Literasi Masyarakat
Salah satu poin krusial dalam kemitraan ini adalah keinginan untuk melampaui batas layanan perbankan internal. Kapolda Maluku mendorong agar BNI dan Polri dapat bersinergi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada perlindungan publik dari kejahatan digital.
“Kami ingin Polri dan perbankan bisa turun langsung memberikan sosialisasi tentang bahaya penipuan online dan pinjaman ilegal, sehingga masyarakat lebih terlindungi di ruang digital,” tambahnya. Dengan adanya edukasi yang masif, diharapkan masyarakat tidak lagi mudah terjebak dalam skema penipuan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Integrasi Layanan Keuangan untuk Kesejahteraan Personel Polri
Selain aspek pengamanan ekosistem digital, PKS ini juga mengatur mengenai teknis pengelolaan layanan keuangan di lingkungan Polda Maluku. Hal ini mencakup sistem remunerasi personel yang kini telah terintegrasi penuh dengan sistem perbankan digital milik BNI.
Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan internal Polda Maluku. Dengan sistem yang lebih modern, transparansi dalam distribusi hak-hak personel dapat terjaga dengan baik, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan anggota serta optimalisasi kualitas pelayanan publik.
Komitmen BNI dalam Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional
Pihak BNI menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keamanan nasional. Area Head 2 Wilayah 07 PT BNI, Hasanul A. Nasution, menyatakan bahwa inovasi layanan digital yang aman adalah kunci utama dalam mendukung stabilitas sektor keuangan.
“Kerja sama ini bukan sekadar kemitraan profesional, tetapi persaudaraan strategis untuk menghadirkan manfaat nyata bagi institusi dan masyarakat,” jelas Hasanul. Ia menegaskan bahwa BNI berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna meminimalkan risiko kejahatan finansial.
Penandatanganan dokumen kerja sama ini disaksikan langsung oleh jajaran petinggi dari kedua belah pihak. Dari unsur kepolisian, hadir Wakapolda Maluku, Irwasda, serta jajaran pejabat utama Polda Maluku. Sementara dari pihak perbankan, hadir Pimpinan BNI Cabang Ambon, Alexander R. Naping, bersama jajaran manajemen lainnya.
Visi Transformasi Menuju Institusi yang Modern dan Terpercaya
Sinergisitas yang terbangun antara Polda Maluku dan BNI ini mencerminkan komitmen kuat dalam memperkuat keamanan siber sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang transparan. Langkah ini dipandang sangat relevan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang sedang digalakkan pemerintah.
Menurut Hasanul, kolaborasi ini selaras dengan visi besar Polri untuk menjadi institusi yang lebih profesional di mata publik. "Kolaborasi ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional dan transformasi Polri menuju institusi yang modern, profesional, serta semakin dipercaya publik," tutupnya.
Dengan adanya payung hukum kerja sama ini, diharapkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan keuangan dapat berjalan lebih cepat, terutama dalam menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan siber yang merugikan nasabah maupun negara.