JAKARTA - Peta kekuatan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan mengalami pergeseran besar.
Wacana pergantian direksi di seluruh bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—meliputi Mandiri, BRI, BNI, dan BTN—kini mencuat ke permukaan. Langkah ini dipandang oleh sejumlah analis bukan sekadar penyegaran birokrasi, melainkan upaya penguatan kontrol pemerintah terhadap aliran likuiditas nasional demi mengamankan proyek-proyek strategis.
Di tengah situasi pasar modal yang tidak stabil akibat anjloknya IHSG dan mundurnya sejumlah pejabat OJK serta BEI, wacana ini menambah ketidakpastian sekaligus memicu perdebatan mengenai netralitas lembaga keuangan negara.
Dalih 'Bersih-Bersih' dan Keberpihakan pada UMKM
Sinyal perombakan ini datang langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Ia mengungkapkan ketidakpuasan Presiden Prabowo terhadap kinerja perbankan pelat merah saat ini yang dinilai lebih condong memberikan keuntungan bagi korporasi besar ketimbang pengusaha kecil.
Kritik Sjafrie: “Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara,”.
Target Profil Baru: Pemerintah mencari sosok "militan" dari generasi muda yang memiliki kapabelitas, kredibilitas, dan patriotisme tinggi untuk menggantikan para pejabat yang dianggap sudah terlalu lama menjabat dan kurang berkontribusi bagi negara.
Namun, pernyataan ini memicu kebingungan internal, mengingat CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan resmi mengenai pergantian direksi tersebut di level pemegang saham.
Analisis Pengamat: Menuju Sistem Ekonomi Komando
Sejumlah ekonom melihat fenomena ini sebagai bagian dari skema besar Prabowo untuk membangun "Sistem Ekonomi Komando", sebuah model yang menyerupai pendekatan era Orde Baru di tahun 1980-an.
Kendali Penuh Aliran Dana: Bhima Yudhistira (Celios) menilai delegitimasi direksi saat ini bertujuan agar posisi strategis tersebut diisi oleh orang-orang dekat pemerintah. Tujuannya jelas: memastikan kucuran dana untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan Koperasi Merah Putih berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi perbankan.
Pola "Kampung Kepung Kota": Yanuar Rizky (Bright Institute) menyebut Prabowo ingin menguasai setiap lapisan kebijakan ekonomi untuk menjalankan agenda kerakyatan dari desa ke kota. Namun, ia mengingatkan perbedaan fatal: Orde Baru didanai oleh surplus minyak dunia, sementara pemerintahan sekarang menghadapi beban utang yang tinggi dan pendapatan negara yang melesu.
Potensi Patronase Politik dan Ketidakpercayaan Investor
Transparency International Indonesia (TII) mencatat tren yang mengkhawatirkan dalam penempatan jabatan di BUMN. Hingga Juni 2025, tercatat 165 politikus menduduki kursi BUMN, dengan dominasi 48,6% berasal dari afiliasi Partai Gerindra.
Kondisi ini, menurut Bhima, sangat berbahaya karena dapat memicu:
Minimnya Prinsip Kehati-hatian: Penyaluran kredit atas dasar komando politik berisiko mengabaikan penilaian kualitas kredit yang sehat.
Risiko Kredit Macet (NPL): Pemaksaan penyaluran dana ke program pemerintah tanpa pertimbangan komersial yang matang berpotensi menimbulkan skandal gagal bayar.
Ketidakpercayaan Internasional: Investor global, seperti MSCI, sudah menyoroti kurangnya transparansi struktur kepemilikan di Indonesia. Intervensi berlebihan pada bank Himbara dapat memperburuk citra sektor keuangan nasional.
Momentum Reformasi atau Petaka Ekonomi Baru?
Meskipun menuai kritik, pengamat perbankan Paul Sutaryono melihat situasi ini sebagai peluang untuk melakukan "bersih-bersih" total. Ia menilai transformasi di pasar modal (BEI) adalah prioritas jangka pendek yang harus segera diselesaikan sebelum Mei 2026 agar kepercayaan investor internasional kembali pulih.
Namun, para ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam lubang yang sama seperti Pakto 88 yang memicu krisis moneter 1998 akibat pengabaian prinsip kehati-hatian perbankan. Mengingat angka ICOR Indonesia yang masih tinggi (6,3 - 6,4), inefisiensi dan kebocoran anggaran masih menjadi ancaman nyata yang bisa mengubah ambisi pertumbuhan menjadi bencana ekonomi jika tidak dikelola dengan integritas tinggi.