JAKARTA - Pasar modal Indonesia tengah berada dalam masa ujian yang cukup berat di awal Februari 2026. Situasi "lebam" yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu memicu efek domino yang tidak terduga, mulai dari anjloknya nilai saham hingga mundurnya sejumlah petinggi otoritas keuangan negara.
Kini, publik menanti sejauh mana efektivitas strategi pemerintah dalam menenangkan kegelisahan investor dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kronologi Guncangan di Jantung Keuangan RI
Pekan terakhir Januari menjadi periode yang sangat fluktuatif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Rentetan peristiwa ini dimulai dari anjloknya IHSG pada Rabu (28/1), yang kemudian diikuti oleh gelombang pengunduran diri para pejabat teras:
Iman Rachman: Mundur dari jabatan Direktur Utama BEI pada Jumat (30/1).
Petinggi OJK: Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar bersama jajaran Wakil Ketua dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal turut meletakkan jabatan.
Fenomena mundurnya para nakhoda di tengah badai pasar ini sempat memicu kekhawatiran terkait fundamental kepercayaan investor di tanah air.
Langkah Taktis Pemerintah: Jangan Panik!
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, meminta para pelaku pasar untuk tetap tenang. Ia menegaskan bahwa volatilitas yang terjadi merupakan mekanisme pasar jangka pendek yang wajar dan tidak mengubah fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid.
Guna memberikan perlindungan lebih kuat bagi investor, Luhut memaparkan tiga strategi utama yang tengah disiapkan pemerintah:
Transparansi Pemilik Manfaat (UBO): Memperkuat kewajiban pengungkapan Ultimate Beneficial Owner bagi emiten utama.
Likuiditas Saham: Mendorong peningkatan free float (saham beredar di publik) pada emiten agar pasar lebih dinamis.
Reformasi Tata Kelola: Mempercepat proses demutualisasi BEI untuk meminimalkan benturan kepentingan serta memperkuat sistem tata kelola bursa.
Stimulus Investasi dan Dukungan Istana
Pemerintah juga berencana memberikan "napas" baru bagi pasar dengan mengizinkan dana pensiun (dapen) dan perusahaan asuransi untuk meningkatkan batas atas investasi saham mereka hingga 20%. Langkah ini diharapkan dapat menyuntikkan likuiditas besar ke dalam bursa.
Dari sisi kepemimpinan nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendukung perbaikan iklim investasi. Melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, disampaikan bahwa pemerintah akan berdiri teguh dalam mendorong pengelolaan pasar keuangan yang transparan dan berdaya saing global.