JAKARTA - Di tengah tuntutan besar masyarakat akan hunian layak, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa keberhasilan program perumahan nasional tidak hanya bertumpu pada ketersediaan dana, tetapi pada integritas dan kepercayaan publik.

Dalam arahannya di Jakarta, Senin (2 Februari 2026), pria yang akrab disapa Ara ini menekankan pentingnya kerja kolektif yang solid untuk mewujudkan target ambisius pemerintah di sektor permukiman.

Menteri Ara menggarisbawahi bahwa tantangan perumahan di Indonesia terlalu kompleks untuk diselesaikan secara individual. Ia mengusung visi kerja yang berfokus pada kekuatan tim dibandingkan menonjolkan peran perorangan.

Peningkatan Anggaran 100% sebagai Simbol Kepercayaan Negara

Salah satu bukti nyata besarnya ekspektasi dan kepercayaan terhadap Kementerian PKP adalah lonjakan anggaran yang signifikan pada tahun anggaran 2026. Kepercayaan dari Presiden, DPR RI, hingga Satgas Perumahan tercermin dari angka-angka berikut:

Bagi Menteri Ara, kenaikan anggaran ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijawab dengan hasil kerja yang bersih dan terobosan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Ia menuntut budaya kerja yang tidak hanya cepat, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan.

Komitmen Antikorupsi: "Tidak Ada Tebang Pilih"

Menyadari besarnya dana yang dikelola, Menteri PKP memberikan peringatan keras terkait celah korupsi. Ia menegaskan bahwa setiap sen anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat. Budaya kerja yang menjunjung tinggi moralitas dan sistem pengendalian internal yang ketat menjadi benteng utama di kementeriannya.

Ketegasan Hukum: Penindakan tegas tanpa pandang bulu bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran.

Kepemimpinan Teladan: Pejabat di lingkungan PKP wajib menjadi contoh integritas bagi bawahannya.

Pengkhianatan Rakyat: Maruarar menyebut korupsi di sektor perumahan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat untuk hidup layak.

Apresiasi Istana: Melampaui Target RPJMN 2025-2029

Keberhasilan Kementerian PKP dalam melakukan akselerasi pembangunan mendapat apresiasi dari Kepala Staf Kepresidenan (Kastaf), Muhammad Qodari. Ia mencatat bahwa Kementerian PKP telah berhasil melampaui target yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Qodari menekankan bahwa program ini memiliki dimensi sosial yang mendalam:

Hadirnya Negara: Rumah layak menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat kecil.

Pintu Masuk Keadilan: Hunian yang terjangkau adalah prasyarat masyarakat untuk hidup lebih sehat dan bermartabat.

Bukan Sekadar Fisik: Program ini adalah ikhtiar untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi Kedepan: Hunian yang Aman, Sehat, dan Bermartabat

Dengan modal kepercayaan publik yang kuat dan dukungan anggaran yang mumpuni, Kementerian PKP optimis dapat terus menekan angka backlog perumahan di Indonesia. Fokus pada pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi diharapkan tidak hanya memberikan atap untuk berteduh, tetapi juga menciptakan ekosistem lingkungan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan keluarga Indonesia.