JAKARTA - Sektor logistik dan transportasi laut Indonesia tengah berada di ambang perubahan besar seiring dengan mencuatnya wacana konsolidasi perusahaan plat merah di bidang logistik.

Dua raksasa transportasi air nasional, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, kini berada dalam posisi siaga sembari menantikan instruksi resmi dari pemerintah. Langkah strategis ini diprediksi akan menjadi tonggak baru dalam upaya menciptakan efisiensi rantai pasok nasional yang selama ini menjadi tantangan besar bagi konektivitas antar-wilayah di Indonesia.

Wacana penggabungan atau penyatuan kekuatan BUMN logistik ini merupakan bagian dari peta jalan besar Kementerian BUMN untuk menyederhanakan struktur organisasi sekaligus memperkuat daya saing perusahaan negara. Meskipun kabar ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan industri, kedua perusahaan masih menutup rapat detail teknis dan menunggu keputusan final dari pemegang saham.

Respons ASDP Terkait Integrasi Bisnis dalam Ekosistem Logistik

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang selama ini memegang peranan vital dalam menghubungkan jalur penyeberangan antar-pulau, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan strategis pemerintah. Pihak ASDP menyadari bahwa efisiensi logistik memerlukan integrasi yang kuat, tidak hanya dari segi fisik infrastruktur tetapi juga sistem manajemen. Konsolidasi ini diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih fungsi operasional yang selama ini mungkin terjadi di lapangan.

Melalui konsolidasi ini, ASDP berpeluang untuk lebih fokus pada optimalisasi pelabuhan penyeberangan dan konektivitas jarak pendek, sementara integrasi logistik yang lebih luas dapat dikelola secara terpusat. Namun, manajemen menekankan bahwa hingga saat ini fokus utama perusahaan tetap pada pelayanan publik dan peningkatan kualitas infrastruktur penyeberangan sembari menunggu kepastian model konsolidasi yang akan diterapkan.

Pelni Bersiap Hadapi Perubahan Struktur Organisasi BUMN Pelayaran

Di sisi lain, PT Pelni (Persero) sebagai operator kapal penumpang dan logistik jarak jauh juga menunjukkan sikap serupa. Sebagai tulang punggung konektivitas laut dalam program Tol Laut, Pelni memiliki peran strategis yang sangat krusial dalam menekan disparitas harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyatuan Pelni ke dalam ekosistem logistik yang lebih besar diharapkan mampu memperkuat armada dan memperluas jangkauan layanan secara lebih efisien.

Bagi Pelni, wacana konsolidasi ini dipandang sebagai peluang untuk melakukan pembenahan internal dan sinkronisasi rute agar tidak terjadi inefisiensi biaya operasional. Meski demikian, transisi menuju entitas yang terkonsolidasi bukanlah perkara mudah, mengingat Pelni memiliki beban penugasan pelayanan publik (PSO) yang sangat besar. Keputusan pemerintah terkait posisi Pelni dalam struktur baru nantinya akan sangat menentukan arah pelayanan maritim Indonesia ke depan.

Tujuan Strategis Pemerintah: Efisiensi Biaya Logistik Nasional

Inti dari wacana konsolidasi BUMN logistik ini adalah upaya pemerintah untuk menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dengan menyatukan perusahaan-perusahaan seperti Pelni, ASDP, dan entitas logistik lainnya dalam satu komando atau ekosistem yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat menciptakan skala ekonomi yang lebih besar.

Integrasi ini juga bertujuan untuk mempermudah koordinasi arus barang dari pelabuhan utama hingga ke pelosok daerah. Dengan birokrasi yang lebih ramping dan sistem digitalisasi logistik yang terpadu, proses distribusi barang diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan murah. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada kestabilan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia.

Tantangan Transisi dan Harapan Masa Depan Konektivitas Maritim

Meski menjanjikan efisiensi, proses konsolidasi ASDP dan Pelni tentu dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari penyelarasan budaya kerja, integrasi aset, hingga penyesuaian regulasi terkait penugasan pemerintah. Dibutuhkan perencanaan yang sangat matang agar proses penggabungan ini tidak mengganggu layanan transportasi publik yang sedang berjalan.

Masyarakat dan pelaku industri kini menantikan bagaimana skema akhir yang akan ditawarkan oleh Kementerian BUMN. Keberhasilan konsolidasi ini akan menjadi pembuktian bagi pemerintah dalam mengelola aset negara di sektor maritim. Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan memiliki perusahaan logistik yang besar secara ukuran, tetapi juga tangguh secara operasional dalam menyokong visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.