JAKARTA - Memasuki tahun ke-80 kemerdekaan, Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Berdasarkan data Seasia Stats Research (2024), Indonesia meraih posisi keempat Asean dalam pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024. Prestasi ini menempatkan Indonesia di atas Thailand dan Singapura. Namun, di balik perkembangan ini, masalah transportasi mulai menunjukkan sosok bayangannya, mengancam kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup.

Kemacetan menjadi isu krusial di berbagai kota besar di Indonesia, terutama dengan bertambahnya kendaraan bermotor yang drastis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 memaparkan bahwa jumlah kendaraan bermotor pada 2018 mencapai 126.508.776 unit dan meningkat menjadi 157.080.504 unit pada 2023. Laju pertumbuhan yang mencapai 24,16% ini jauh melampaui pertumbuhan penduduk yang hanya sebesar 5,13% untuk periode yang sama.

Polusi udara yang semakin memburuk menjadi potret mengkhawatirkan lainnya dari lonjakan kendaraan ini. Pada 2023, menurut IQAir, Indonesia menduduki peringkat 14 dunia dalam polusi udara, dari 134 negara yang disurvei, dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 34,3 μg/m³. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 30,4 μg/m³.

Selain itu, ketergantungan pada impor minyak juga menjadi masalah utama. Data BPS (2024) menunjukkan impor minyak mentah dan produk turunannya meningkat dari 35.205,7 ribu ton pada 2019 menjadi 45.209,3 ribu ton pada 2023. Nilai impor ini berkontribusi besar terhadap defisit anggaran, yang tercatat mencapai Rp 2.057,731 triliun.

Di tengah kondisi ini, transisi menuju transportasi umum dan ramah lingkungan adalah hal yang mendesak. "Mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan dana tersebut untuk meningkatkan sistem transportasi umum adalah langkah yang sangat bijak," kata seorang pakar transportasi. Selama lima tahun terakhir, subsidi untuk BBM dan LPG telah mencapai Rp 379,9 triliun, dana yang cukup besar jika dialokasikan untuk pengembangan transportasi publik.

Kemudian, angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi menjadi perhatian lainnya. Berdasarkan BPS, meskipun sempat menurun pada 2020, angka kecelakaan lalu lintas kembali meningkat hingga 139.258 kasus pada 2022, didominasi oleh sepeda motor.

Sejalan dengan ini, tidak hanya sekadar beralih ke transportasi umum, tetapi juga transisi menuju transportasi ramah lingkungan adalah suatu keharusan. Kendaraan listrik yang dikenal lebih hijau harus menjadi prioritas, seperti yang telah dilakukan di banyak negara maju. "Polusi hampir nihil dan efisiensi energi lebih baik adalah keuntungan utama, ditambah dengan turunnya produksi minyak dari 745,28 MBOPD tahun 2019 ke 605,50 MBOPD pada 2023 membuat transisi ini tidak bisa ditunda," jelas seorang ahli lingkungan.

Perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan transportasi umum pun menjadi tantangan tersendiri. Banyak yang enggan menggunakan transportasi umum karena rute yang terbatas, biaya tinggi, hingga pengalaman yang kurang baik selama perjalanan. "Jika pemerintah dapat menyediakan transportasi umum yang lebih luas cakupannya, terjangkau biaya, dan nyaman, masyarakat pasti akan beralih," ujar salah satu pengguna transportasi umum.

Dengan rute yang menjangkau area lebih banyak, harga terjangkau, dan pelayanan prima, transportasi umum dapat memberikan solusi jangka panjang bagi kemacetan, polusi, hingga penghematan anggaran negara. "Manfaatnya sangat jelas: kemacetan berkurang, lingkungan lebih sehat, pengeluaran pemerintah lebih efisien, dan produktivitas masyarakat meningkat," ungkap seorang ekonom.

Dalam wacana transisi ini, komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem transportasi, baik dari segi regulasi maupun infrastruktur, sangat diperlukan. Seperti yang diutarakan oleh banyak pihak, ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan perubahan signifikan dalam sistem transportasi. Hanya dengan berani berubah, Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan terus melaju menjadi negara dengan ekonomi kuat dan berkelanjutan.