JAKARTA - Wajah perpolitikan di Kota Makassar kini tidak lagi terbatas pada sekat-sekat ruang sidang paripurna, melainkan telah merambah luas ke jagat maya.
Menanggapi pergeseran realitas ini, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), William Laurin, mengeluarkan seruan penting mengenai urgensi etika politik digital. Sebagai pejabat publik, aktivitas di layar gawai kini memiliki bobot tanggung jawab yang sama besarnya dengan pernyataan di mimbar resmi.
William menekankan bahwa setiap tindakan anggota DPRD di media sosial merupakan representasi dari wajah lembaga dan partai. Di tengah arus informasi yang bergerak secepat kilat, sedikit kekeliruan dalam berekspresi dapat memicu gelombang persepsi publik yang sulit dibendung, sehingga kehati-hatian menjadi harga mati bagi setiap wakil rakyat.
Media Sosial Sebagai Ruang Publik Baru yang Penuh Sensitivitas
William Laurin mengamati bahwa media sosial saat ini telah bertransformasi menjadi ruang publik yang sangat sensitif. Setiap unggahan, reaksi jempol, hingga komentar singkat dari seorang anggota dewan dapat dengan cepat membentuk opini masyarakat. Seringkali, sebuah konten menjadi viral dan memicu perdebatan luas bahkan sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh sejawatnya di DPRD Makassar untuk lebih bijak dan cermat dalam mengelola akun personal mereka. "Ke depan kami meminta seluruh anggota DPRD lebih bijak dan cermat dalam menggunakan media sosial, karena dampaknya bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," tegas William pada Senin (2/2). Kesadaran akan dampak instan ini menjadi sangat krusial agar harmoni sosial di Makassar tetap terjaga.
Menghindari Kegaduhan Digital Agar Fokus pada Substansi Kerja
Salah satu kekhawatiran terbesar yang disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP Makassar ini adalah potensi pergeseran substansi kerja legislatif. Menurut William, kegaduhan di ruang digital seringkali bersifat destruktif karena dapat menenggelamkan pembahasan isu-isu strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketika sebuah unggahan personal menjadi viral dan multitafsir, energi anggota dewan dan masyarakat cenderung terkuras untuk memperdebatkan polemik tersebut. Akibatnya, tugas utama DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi menjadi terabaikan. Padahal, masyarakat menunggu hasil kerja nyata, bukan tontonan drama di linimasa media sosial yang tidak produktif.
Tanggung Jawab Politik di Balik Layar Gawai Pejabat Publik
William Laurin menegaskan bahwa dorongan untuk beretika digital bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab politik seorang pejabat. Status sebagai wakil rakyat melekat erat selama 24 jam, sehingga tidak ada ruang yang benar-benar privat bagi mereka di media sosial.
"Anggota DPRD harus mampu memosisikan diri. Media sosial bukan ruang privat sepenuhnya, karena status sebagai pejabat publik melekat dalam setiap aktivitas," ucapnya. Setiap kata yang diketik dan dibagikan akan selalu dikaitkan dengan sikap kelembagaan DPRD serta garis kebijakan partai politik. Kehati-hatian ini adalah bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh konstituen.
Transformasi Media Sosial Sebagai Jembatan Aspirasi dan Literasi
Alih-alih menjadi sumber kegaduhan, William mendorong agar media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi positif yang mencerahkan. Ia berharap platform digital bisa menjadi alat untuk memperkuat literasi politik masyarakat dan jembatan yang efektif untuk menyerap aspirasi warga secara langsung dan cepat.
Dengan penggunaan yang tepat, media sosial justru bisa memperkuat citra DPRD Makassar sebagai lembaga yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. William berharap munculnya kesadaran kolektif dari seluruh anggota dewan untuk tetap menjaga marwah kelembagaan di era digital. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem politik yang matang, di mana teknologi digunakan untuk memperkuat etika, bukan menghilangkannya.