JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengagendakan pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia pada Selasa siang (3 Februaari 2026).

Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, diskusi ini akan fokus pada peran aktif Indonesia dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Gaza.

Langkah ini diambil menyusul penandatanganan piagam pembentukan dewan tersebut oleh Presiden Prabowo dalam forum internasional di Swiss baru-baru ini.

Pimpinan Ormas yang Hadir di Istana

Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari lembaga keagamaan berpengaruh:

Majelis Ulama Indonesia (MUI): Dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, yang menyatakan agenda utama adalah diskusi terkait BoP.

PBNU: Dikonfirmasi oleh Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Muhammadiyah: Diwakili oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Syafiq Mughni.

Latar Belakang: Peluncuran BoP di Davos 2026

Dewan Perdamaian Gaza bukanlah inisiatif sembarangan. Lembaga ini resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026 di sela-sela acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Misi Kemanusiaan dan Perdamaian Dunia

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat Palestina. Menurutnya, bantuan kemanusiaan kini sudah mulai masuk dengan deras, namun solusi perdamaian jangka panjang tetap menjadi prioritas utama.

Koalisi Internasional dalam Dewan Perdamaian

Indonesia bergabung dengan deretan negara dari berbagai belahan dunia yang memiliki visi serupa untuk stabilitas di Timur Tengah. Beberapa negara lain yang turut menandatangani piagam BoP antara lain:

Negara Arab/Muslim: Arab Saudi, Turki, UAE, Qatar, Mesir, Yordania, Maroko, Bahrain, Pakistan, Uzbekistan.

Negara Lain: Hungaria, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Kazakhstan, Paraguay, hingga Mongolia.

Diskusi hari ini bersama PBNU, Muhammadiyah, dan MUI diharapkan dapat menyatukan suara domestik dalam mendukung kebijakan luar negeri pemerintah yang berfokus pada kemanusiaan dan perdamaian global.